Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ini Janji Kampanye Hun Sen pada Pemilu Kamboja

Reporter

image-gnews
Kamboja Tuduh Laos Langgar Perbatasan
Kamboja Tuduh Laos Langgar Perbatasan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga pekan menjelang dilaksanakannya pemilu, partai-partai politik di Kamboja mulai berkampanye. Dalam pemilu yang akan diselenggarakan pada 29 Juli 2018, Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, kembali mencalonkan diri dan berjanji akan melakukan reformasi.   

Dikutip dari situs voacambodia.com pada Selasa, 10 Juli 2018, kampanye mulai dilakukan meski tanpa kehadiran partai oposisi, Partai Penyelamat Nasional Kamboja atau CNRP karena telah dilarang oleh Makaham Agung Kamboja pada akhir 2017. Politisi dari partai oposisi juga tidak diperkenankan mencalonkan diri sebagai wakil rakyat dalam pemilu pemilu parlemen yang telah diselenggarakan pada 29 Juli 2018. 

“Kita harus bersatu untuk secara tegas melindungi perdamaian, keamanan, stabilitas, keinginan rakyat dan bersumpah mengakhiri perpecahan politik di negara serta menggunakan pembangunan bagi kemakmuran Kamboja,” kata Perdana Menteri Hun Sen, di hadapan ribuan pendukungnya di Ibukota Phnom Penh, Kamboja, dalam kampanye Partai Rakyat Kamboja, sebuah partai berkuasa di negara itu.      

Baca: 30 Tahun Berkuasa di Kamboja, Hun Sen Ingin Lanjut 10 Tahun Lagi

PM Kamboja, Hun Sen bereaksi atas pertanyaan jurnalis saat dia berjaalan dengan PM Australia Malcolm Turnbull di sela-sela KTT Asean--Australia, 16 Maret 2018. Reuters

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Hun Sen ingin Kamboja Punya Satu Partai seperti Cina?

Dalam kampanyenya, Hun Sen mengatakan Kamboja akan menjadi sebuah negara dengan pemasukan tertinggi pada 2050. Dia pun mengumumkan akan melakukan reformasi pada bidang ekonomi, system demokrasi dan penegakan hukum serta kelonggaran pajak bagi para petani kecil. Bukan hanya itu, Hun Sen pun akan memberikan subsidi untuk ibu hamil yang berpendapatan rendah dan meningkatkan upah para pekerja di sektor swasta dan pegawai negeri sipil. 

Hun Sen menegaskan, melalui Partai CPP, pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan infrastruktur seperti jalan raya dan jaringan irigasi serta pada saat yang sama memperluas layanan keuangan-micro di daerah-daerah pelosok. Dia pun berjanji, akan menurunkan harga listrik. 

Dalam pemilu 2018, pandangan masyarakat Kamboja terbelah, dimana tidak sedikit masyarakat yang bahkan tidak tahu kapan pemilu akan dilakukan dan ada pula kelompok masyarakat yang tidak antusias dengan cara pelaksanaan pemilu di bawah pemerintahan Hun Sen

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

1 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. TEMPO/Febri Angga Palguna
Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

Ahli politik dan pemerintahan dari UGM, Abdul Gaffar Karim mengungkapkan sidang sengketa pilpres di MK membantu meredam suhu pemilu.


Cuaca Panas di Kamboja Sebabkan Gudang Amunisi Meledak, 20 Tentara Tewas

3 hari lalu

Seorang turis berjalan menggunakan payung selama gelombang panas di Teheran, Iran 2 Agustus 2023. Media pemerintah Iran melaporkan suhu panas bahkan melebihi 51 derajat Celsius di selatan kota Ahvaz. Sementara itu suhu di ibu kota Iran, Teheran, diperkirakan mencapai 39 derajat Celsius pada Rabu (2/8). Majid Asgaripour/WANA (Kantor Berita Asia Barat) via REUTERS
Cuaca Panas di Kamboja Sebabkan Gudang Amunisi Meledak, 20 Tentara Tewas

Cuaca panas menerjang sejumlah negara di Asia. Di Kamboja, gudang amunisi meledak hingga menyebabkan 20 tentara tewas.


Badan Mata-mata Seoul Tuding Korea Utara Rencanakan Serangan terhadap Kedutaan Besar

3 hari lalu

Bendera Korea Utara berkibar di samping kawat berduri di kedutaan besar Korea Utara di Kuala Lumpur, Malaysia, 9 Maret 2017. [REUTERS / Edgar Su]
Badan Mata-mata Seoul Tuding Korea Utara Rencanakan Serangan terhadap Kedutaan Besar

Badan mata-mata Korea Selatan menuding Korea Utara sedang merencanakan serangan "teroris" yang menargetkan pejabat dan warga Seoul di luar negeri.


Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

4 hari lalu

Momen ketika Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat naik pitam dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sengketa Pileg 2024 pada Kamis, 2 Mei 2024 karena komisioner KPU tak ada yang hadir dalam persidangan di ruang sidang panel 3, Gedung MK, Jakarta Pusat. Sumber: Tangkapan layar YouTube Mahkamah Konstitusi
Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

Hakim MK Arief Hidayat menegur komisioner KPU yang tak hadir dalam sidang PHPU Pileg Panel III. Arief menilai KPU tak menganggap serius sidang itu.


Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Presiden Partai Buruh Said Iqbal memberikan keterangan pers di hari pertama kampanye dalam aksi unjuk rasa buruh di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 28 November 2023. Seluruh serikat pekerja terus mengawal tuntutan kenaikan upah buruh sebesar 15 persen yang akan ditandatangani oleh Pj Gubernur Jawa Barat hari ini. Buruh juga melakukan aksi unjuk rasa dan mogok kerja selama 3 hari sampai 30 November 2023. TEMPO/Prima mulia
Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.


Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

7 hari lalu

Standard Chartered. REUTERS/Bobby Yip
Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

Standard Chartered menurunkan perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Indonesia tahun 2024 dari 5,2 persen menjadi 5,1 persen.


AS Kembalikan Barang Antik Curian ke RI, Ada Peninggalan Majapahit

8 hari lalu

Area yang menjadi lokasi temuan fragmen gerabah diduga wadah air era Majapahit di Bantul, Yogyakarta. (Dok. Dinas Kebudayaan)
AS Kembalikan Barang Antik Curian ke RI, Ada Peninggalan Majapahit

Jaksa New York mengembalikan barang antik yang dicuri dari Kamboja dan Indonesia. Dari Indonesia, ada peninggalan Kerajaan Majapahit.


AS Kembalikan Barang Antik yang Dicuri dari Indonesia dan Kamboja

9 hari lalu

Departemen Keamanan Dalam Negeri AS mengumumkan pemulangan barang antik yang dicuri ke Kamboja pada tahun 2022. New York adalah pusat perdagangan manusia yang utama, dan beberapa karya telah disita dalam beberapa tahun terakhir dari museum, termasuk Museum Seni Metropolitan yang bergengsi, dan kolektor [File: Andrew Kelly/Reuters]
AS Kembalikan Barang Antik yang Dicuri dari Indonesia dan Kamboja

Jaksa wilayah New York AS menuduh dua pedagang seni terkemuka melakukan perdagangan ilegal barang antik dari Indonesia dan Cina senilai US$3 juta.


Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

10 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. TEMPO/Annisa Febiola.
Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.


Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

10 hari lalu

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang saat memimpin Kunjungan Kerja Reses, di Pekanbaru, Riau, Selasa (23/4/2024). Foto: Wilga/vel
Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.